Menteri Tjahjo: Hakordia Momentum Penguatan upaya Pemberantasan Korupsi

Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

JAKARTA – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember harus dijadikan momentum untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bersama.

“Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi dan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (05/12).

Menurut Tjahjo, dalam hal memerangi korupsi, semua elemen bangsa harus ikut bergerak dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Tanggung jawab melawan korupsi tak hanya ada di pundak aparat penegak hukum. “Kementerian PANRB tentunya selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini dengan segala kewenangan yang kami miliki,” kata Tjahjo.

Baca Juga:   HUT IWO ke 9, Jodhi: Jalan di Kebenaran Bermanfaat bagi orang banyak

Pada berbagai kesempatan, Mantan Menteri Dalam Negeri ini tidak bosan-bosan mengingatkan pejabat publik dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) akan area rawan korupsi yang harus diwaspadai. Diantaranya perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan.

Ia menegaskan untuk memerangi korupsi, pemerintah konsisten melakukan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang digawangi oleh beberapa kementerian dan lembaga. Kolaborasi yang efektif dalam ekosistem pencegahan korupsi terus dilakukan untuk menciptakan gerakan yang masif dalam Stranas PK.

“Kolaborasi dan komitmen pimpinan memegang peranan penting dalam pembenahan birokrasi dan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Tjahjo, telah ada Undang-Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini adalah salah satu instrumen untuk memerangi korupsi, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi garda depan.

Baca Juga:   JPU Tuntut Sonny Wijaya 10 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi PT Asabri

Menteri Tjahjo menilai dengan UU KPK yang baru ini, komisi antirasuah ini akan terus menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam konteks pencegahan dan penindakan korupsi. “Banyak kerja dari KPK saat ini yang layak diapresiasi,” pungkasnya. (AM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.