Jelang Hakordia 2021, Bupati Soppeng Ikuti Seminar Yang Diselenggarakan KPK Secara Virtual

Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE mengikuti seminar Nasional Secara Virtual yang di selenggarakan KPK dalam rangkaian Menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021.

SOPPENG – Menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021, KPK melaksanakan seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan yang dilaksanakan secara Virtual.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE, bertempat diruang SCC Lamataesso Kantor Bupati Soppeng, Rabu (1/12/2021).

Kegiatan tersebut mengangkat Tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.

Dalam rangkaian acara seminar, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, S.H menyampaikan atas nama pemerintah daerah dan masyarakat sulawesi tenggara mengucapkan selamat datang di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara kepada ketua KPK H. Firli Bahuri serta rekan-rekan Gubernur.

Mengawali sambutannya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol, H. Firli Bahuri, M.Si mengatakan kegiatan hari ini merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, setidaknya begitu banyak yang sudah kita lakukan tetapi rasanya belum lengkap karena tetap saja kita menghadapi beberapa persoalan kebangsaan, ujarnya

Baca Juga:   Berkas Kasus Judi Sabung Ayam Tajuncu Dilimpahkan ke Kejari Soppeng
Bupati Soppeng H. Andi Kaswadi Razak, SE mengikuti seminar Nasional Secara Virtual

Menurutnya, ada 4 (empat) masalah kebangsaan sangat serius yang harus kita selesaikan yaitu bencana alam dan non alam, masalah narkoba, terorisme dan radikalisme serta masalah korupsi, tutur Firli Bahuri.

Dijelaskan Ketua KPK, kalau Korupsi adalah kejahatan serius, Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara. Tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan, tegas Firli.

KPK berharap tidak ada lagi tindak pidana korupsi terkait investasi dan perizinan di bidang usaha. Hal ini penting karena jika kita melihat faktor besar terhadap pertumbuhan ekonomi setidaknya yaitu belanja APBN maupun APBD karenanya kami berharap kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati untuk bekerja sama dengan DPRD supaya cepat pengesahan APBD serta pelaksanaan anggaran tetapi dilaksanakan secara profesional akuntabel bertanggung jawab dan tidak ada ruang untuk melakukan korupsi, imbuhnya.

Baca Juga:   Kapolres Soppeng Hadirkan Inovasi "Jum'at Curhat"

Menurut Firli Bahuri, KPK betul-betul konsentrasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, sampai saya dan pimpinan lain begitu kami dilantik, kami segera melakukan evaluasi dan melakukan banyak penangkapan tapi korupsi masih ada.

Olehnya KPK, melakukan 3 Strategi pemberantasan korupsi yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan, tandas Firli Bahuri

Turut mendampingi Bupati Soppeng dalam kegiatan Virtual staf ahli Bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Kadis penanaman modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. soppeng, sekretaris inspektorat Kab Soppeng. (A2M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *