Wapres Dukung FKUB sebagai Forum Penanggulangan Disinformasi

Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai membuka Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi Nasional FKUB ke-6 se-Indonesia, ist

Minahasa Utara –  Informasi yang tersebar dalam hitungan detik membuat masyarakat saat ini mampu mendapatkan berita dengan mudah. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui kanal-kanal pilihan yang ada dalam gawainya. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi adanya disinformasi di masyarakat.

“Saya minta FKUB mewaspadai adanya disinformasi. Adanya forum ini untuk mengantisipasi hal-hal disinformasi yang sedang kita hadapi sekarang ini,” ucap Wapres Ma’ruf Amin pada keterangan persnya kepada awak media usai membuka Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi Nasional FKUB ke-6 se-Indonesia di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (19/11/21).

Menurut Wapres, pemerintah dan media harus melakukan klarifikasi secara masif apabila terdapat produk berita yang tidak benar atau mengadu domba, termasuk adanya ujaran kebencian (hate speech).

Baca Juga:   Kemenkes Buka Lowongan Jabatan Direksi di 60 Rumah Sakit

“Hal yang harus kita lakukan adalah penegakan hukum, aturan terhadap produksi berita yang tidak benar. Kemudian melakukan klarifikasi dan pelurusan berita. Ini harus dilakukan secara masif,” ujar Wapres.

Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya peran para tokoh agama dalam meluruskan berita tidak benar dan menjaga masyarakat dari adanya provokasi yang dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Para tokoh agama punya hubungan sangat dengan masyarakat. Ini menjadi penting supaya masyarakat tidak terprovokasi,” tuturnya.

Lebih jauh, terkait upaya pemerintah dalam mencegah radikalisasi, Wapres menyebutkan peranan lembaga negara yang bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan radikalisme.

“Kita punya lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang kedua tentu melibatkan semua lembaga menjadi satu kesatuan,” kata Wapres.

Wapres menyampaikan pemerintah terus melakukan upaya kontra radikalisasi dengan mengembalikan masyarakat yang sudah terpapar dan melakukan kampanye media sosial, melalui peran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Baca Juga:   Kemendagri Lakukan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Setiap Tahun

“Mereka yang sudah terpapar melakukan deradikalisasi untuk mengembalikan mereka dengan berbagai mentode,” ungkap Wapres.

“Kemudian yang paling penting juga melalui medsos. Kominfo mempunyai peran strategis, dan ini yang sudah kita lakukan,” imbuhnya.

Menutup keterangan persnya, Wapres menjelaskan target pemerintah dalam mewujudkan kemiskinan nol persen di tahun 2021, melalui pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk memberantas kemiskinan ekstrem.

“Penanggulangan kemiskinan ini melalui dua hal, yaitu bansos dan pemberdayaan. Sebab, bansos saja tidak akan menyelesaikan kemiskinan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat sebagai penguatan,” jelas Wapres.

“Kita punya keyakinan untuk 2024 kemiskinan eskstrem nol persen,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wapres didampingi Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Ketua BAZNAS Noor Achmad, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Tim Ahli Wapres Buntario Trigis, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah. (M-SI)

Baca Juga:   DPR RI Setujui RUU HKPD Jadi Undang Undang 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *