Universitas Soedirman Kukuhkan Jaksa Agung ST Burhanuddin Sebagai Profesor

  • Bagikan
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin saat Gelar pengukuhan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), sebagai Profesor bidang ilmu hukum pidana. Istimewa

Jakarta – Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), mengukuhkan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam Sidang Senat Terbuka Akademik, Jaksa Agung menerima Surat Keputusan itu sebagai Profesor bidang ilmu hukum pidana.

Pengukuhan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor : 37421/ MPK.A/ KP.05.00/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap dan Pengangkatan Jabatan Profesor Ilmu Hukum Pidana kepada ST Burhanuddin.

Proses raihan gelar Profesor untuk Jaksa Agung RI Prof. DR. ST. Burhanuddin, SH, MM, MH,. dinilai oleh Universitas Jenderal Soedirman sebagai sosok Jaksa Agung dalam proses penegakan hukum terus menyuarakan kepada para Jaksa untuk menggunakan Hati Nurani.

Jaksa Agung juga dikenal sebagai pigur yang menyuarakan Tegas “Saya sebagai Jaksa Agung, tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral dan saya juga tidak butuh Jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah para Jaksa yang pintar dan berintegritas. Oleh karena itu, saya tidak menghendaki para Jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam text book, tetapi ada dalam Hati Nurani.”

Dok: Pengukuhan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin sebagai Profesor bidang ilmu hukum pidana.

Untuk informasi, berdasarkan data Kejaksaan, selama 1 (satu) tahun telah terdapat sebanyak 304 (tiga ratus empat) perkara yang berhasil dihentikan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif.

Atas seruan ‘HATI NURANI’ inilah Jaksa Agung Prof. DR. ST. Burhanuddin, SH, MM, MH,. mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif) yang telah diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020 tahun lalu.

Dalam Orasinya digelar pengukuhan sebagai guru besar tidak tetap, Prof, DR, ST Burhanuddin mengatakan “Hukum Berdasarkan Hati Nurani, Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif, saya ingin menekankan sekali lagi agar kita semua dapat menggunakan hati nurani. Hukum berdasarkan hati nurani akan dapat mencapai dan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan tanpa ada penegasian,” kata Jaksa Agung Burhanuddin, Jumat (10/9/2021).

Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif ini lahir untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum materil dan hukum formil yang saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal, daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Pungkasnya.

“Tentang Keadilan Restoratif dengan Hati Nurani Kejaksaan ini adalah untuk melindungi masyarakat kecil. Hal esensial dari Keadilan Restoratif yaitu “pemulihan”. Pemulihan kembali akan kedamaian yang sempat pudar antara korban, pelaku, maupun masyarakat”.

Editor: A2M

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *