Jakarta – Jaksa Agung RI Burhanuddin selaku Pelindung Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Tahun 2021 secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis 16 Desember 2021

Mengawali sambutannya, Jaksa Agung RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran atas terselengga ranya Musyawarah Nasional PJI Tahun 2021 ini, saya juga tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh jajaran, agar mengutamakan kesehatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.

Lanjut Jaksa Agung, persatuan Jaksa Indonesia (PJI) merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah atau tempat berhimpun bagi Jaksa-Jaksa di seluruh Indonesia. Tujuan PJI dibentuk untuk memelihara dan meningkatkan kesatuan dan persatuan Jaksa.

Keberadaan organisasi ini mempunyai peran dan andil yang sangat signifikan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang profesional, jujur, dan berkeadilan, jelas Jaksa Agung.

Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia Tahun 2021 ini mengangkat tema: “Menjaga Kehormatan Profesi dan Institusi.” Tema yang relevan dalam menjawab tantangan dan situasi saat ini dalam ikhtiar kita bersama untuk menjaga marwah Kejaksaan, meningkatkan citra institusi, dan meningkatkan public trust dari masyarakat,” ujar Jaksa Agung

Dalam musyawarah ini juga akan membahas 2 (dua) agenda utama yaitu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PJI Periode Tahun 2019 hingga 2021 dan Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat PJI Periode Tahun 2022 hingga 2024.

Mengingat pentingnya acara ini, saya minta kepada para peserta untuk secara aktif berdialog dan bermusyawarah dengan tidak bersikap apatis serta tidak meninggalkan tempat sebelum selesainya acara, terangnya

Jaksa Agung RI selanjutnya menyampaikan, dalam menjaga kehormatan profesi dan institusi, setidaknya ada 2 (dua) hal yang kiranya mudah untuk kita pahami bersama yaitu, Pertama, tidak melakukan perbuatan tercela. Suatu perbuatan tercela dapat kita hindari jika kita memiliki integritas.

Integritas merupakan sebuah pondasi dan nilai utama dalam membentuk kepribadian seorang Jaksa menjadi lebih baik dan berbudi, karena integritas adalah wujud dari keutuhan prinsip moral dan etika. Tanpa integritas, maka nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam dirinya akan sirna dan akan menghitamkan hati nuraninya.

Dengan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, maka marwah Kejaksaan akan terjaga dan tentunya hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan publik dari masyarakat.

(dok: Puspenkum Kejagung RI)

Torehan prestasi penegakan hukum oleh Kejaksaan yang telah kita capai dan sudah mulai dilihat oleh masyarakat, akan dengan mudah tenggelam karena adanya perbuatan-perbuatan tercela oknum Kejaksaan. Jaksa yang pintar tanpa integritas akan sangat berbahaya bagi institusi. Ia akan melacurkan ilmunya dan menggadaikan jabatannya untuk sebuah keuntungan pribadi yang tidak sah. Oleh karena itu, sering kali saya katakan, jika saya tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral dan saya juga tidak butuh Jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah para Jaksa yang pintar dan berintegritas.

Profesionalitas seorang Jaksa akan sempurna jika dapat menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan integritas. Pegang dan jaga terus integritas saudara-saudara sesuai Tri Krama Adhyaksa dan Kode Etik Profesi Jaksa, agar tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dari manapun datangnya.

Dan Kedua, kata Jaksa Agung, mampu membaca arah kebijakan pimpinan. Dalam menjaga kehormatan profesi dan institusi, sebagai Jaksa, saudara harus memahami segenap aturan dan etika berorganisasi serta membaca arahan-arahan yang disampaikan pimpinan. Arah kebijakan pimpinan sebagian besar telah dituangkan dalam peraturan internal, baik berupa Peraturan Kejaksaan, Pedoman, Instruksi, Surat Edaran, dan lain sebagainya.

Banyak Jaksa yang salah melangkah karena tidak mampu membaca arah kebijakan pimpinan. Oleh karena itu, jangan segan untuk meminta petunjuk kepada pimpinan dan perbanyaklah ruang diskusi bersama.

Selanjutnya Jaksa Agung RI mengatakan, roda perputaran kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan dalam berorganisasi. Ada masanya nanti, beberapa di antara kita akan dipercaya untuk menjadi pimpinan satuan kerja atau unit kerja. Dalam posisi itu, saudara akan menjadi kepanjangan tangan dari pimpinan pusat untuk dapat menyampaikan dan menerjemahkan dengan baik arah-arah kebijakan yang telah ditentukan di pusat kepada anggota saudara, ungkapnya.

“Kepada saudara yang saat ini menjadi pimpinan satuan kerja atau unit kerja, saya berpesan, jadilah pemimpin yang mampu memberikan contah ketauladanan yang baik, sehingga dapat menjaga kehormatan profesi dan institusi. Jangan menjadi “pandemi organisasi” yang membawa dan menularkan sifat-sifat buruk dengan memberikan contoh perbuatan tercela kepada anggotanya, tegas Jaksa Agung.

Ingat, kepemimpinan adalah cara Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk dapat berbuat baik lebih banyak dengan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. Institusi akan senantiasa terjaga kehormatan dan martabatnya jika sumber daya manusianya memiliki integritas yang baik,” ujar Jaksa Agung RI.

Jaksa Agung RI juga mengatakan terdapat 2 (dua) pokok isu yang ingin saya sampaikan dan kiranya dapat dilakukan pembahasan bersama dalam forum Musyawarah Nasional PJI yang dilaksanakan dalam waktu yang realtif singkat ini, yaitu, Pertama, saya menawarkan agar dapat dipertimbang kan penggantian nama Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) kembali menjadi Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA).

Menurut Jaksa Agung, ide pergantian nama tersebut dilatarbelakangi oleh hasil penelitian Afrizal Affandi, Phd tentang sejarah dan prestasi PERSAJA, dan oleh karena itu mohon dapat dikaji lebih dalam dengan melihat sejarah, kejayaan, dan capain-capain yang pernah ditorehkan oleh PERSAJA. Jika memang dalam catatan sejarah perjalanan PERSAJA ternyata cukup mahsyur dan telah mengharumkan nama institusi Kejaksaan, apakah tidak disayangkan jika nama PERSAJA tersebut menjadi hilang, tandasnya.

Dan Kedua, pengusulan Jaksa Agung Muda Pidana Militer menjadi Anggota Kehormatan PJI. Dalam Pasal 9 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga PJI. Melihat sejarah pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan presatasi penanganan perkara yang telah ditorehkan dalam jangka waktu yang relatif cepat ini, maka kiranya dapat dipertimbangkan agar Jaksa Agung Muda Pidana Militer beserta para tenaga militer yang nantinya ditugaskan di instansi Kejaksaan dapat menjadi Anggota Kehormatan PJI, pungkas Jaksa Agung (AM)