Jambi – Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat secara bertahap, seiring dengan tren indikator pengendalian pandemi yang mulai menunjukkan angka perbaikan. Mulai dari positivity rate dan fatality rate yang menurun, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR yang juga menurun, hingga angka kesembuhan yang meningkat secara nasional.

Begitu pula keadaannya dengan Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Jumat (3/9/2021), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut angka pengendalian indikator pandemi di Provinsi Jambi menunjukan tren positif. Sebelumnya Jambi sempat mencatatkan angka kasus penularan yang tinggi pada Juli 2021 akibat varian Delta. Namun, berkat kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat, ditambah dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, akhirnya Provinsi Jambi juga mampu secara bertahap menurunkan angka penularan pandemi.

“Kita tidak boleh lengah, kita harus tetap waspada, kenapa? Karena sangat bergantung pada dinamika masyarakat, mobilisasi masyarakat, interaksi masyarakat, kerumunan dan lain-lain,” kata Mendagri dalam keterangan persnya di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (3/9/2021).

Adanya perbaikan dalam setiap indikator pengendalian pandemi tersebut juga diikuti dengan pelonggaran beberapa aktivitas masyarakat di beberapa sektor, misalnya saja olahraga dengan aturan dan batasan tertentu, pembukaan rumah ibadah dengan pembatasan jamaah, restoran dan rumah makan yang mulai menerima pengunjung untuk makan di tempat atau dine in dengan batasan tertentu, hingga pembelajaran tatap muka yang mulai dibuka secara bertahap.

“Kita jangan sampai lengah dan tetap waspada, dengan adanya perbaikan indikator, yang kita lakukan strateginya adalah pelonggaran bertahap, pelonggaran bertahap ini maksudnya ada sektor-sektor yang bisa sudah mulai kita longgarkan dengan dikawal protokol kesehatan yang tetap ketat, masker, menghindari kerumunan yang berpotensi penularan,” urai Mendagri.

Mendagri juga meminta berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat tersebut tidak disambut dengan euforia masyarakat secara berlebihan. Sebaliknya, masyarakat harus semakin siap menerapkan protokol kesehatan, di manapun dan kapanpun, dengan tetap dikawal oleh kepala daerah dan Forkopimda masing-masing.

“Kita minta supaya pelonggaran bertahap ini betul-betul dikawal oleh semua Forkopimda, Pemda, Polri, TNI, Satpol PP, Kejaksaan, semua mengawal jangan sampai terjadi euforia di masyarakat maupun kelengahan,” tandasnya.

Editor: A2M